Tertibkan Penyelenggara Umrah Ditjen PHU Segera Bentuk Tim Khusus

depagJakarta (Sinhat)–Beberapa bulan sejak komitmen reformasi umrah pada medio Februari kemarin, tidak sedikit penyelenggara umrah yang berurusan dengan pihak yang berwajib. Meningkatnya pemahaman masyarakat tetang penyelenggaraan umrah dari media informasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dan media lainnya ditenggarai sebagai pemicu keberanian untuk melaporkan penyelenggara umrah nakal.

Ditjen PHU bersama bidang haji dan umrah di daerah senantiasa siap menjadi saksi untuk memperkuat dilakukannya tindakan hukum kepada penyelenggara umrah nakal. Ini salah satu bentuk implementasi MoU antara Kemenag dengan Polri.

Kaitan dengan itu, Ditjen PHU melakukan Focus Group Discussion (FGD) pasca terbitnya PMA 18/2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah untuk membentuk tim khusus dalam melakukan serangkaian kegiatan penegakan hukum. (Klik PMA Nomor 18 Tahun 2015)

Pada dialog awal, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis menyampaikan beberapa pelanggaran yang ditemukan dilapangan. “Perlu sikap tegas bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan yang telah ada dan ini akan menjadi tugas tim nantinya, masalah data pelanggaran sudah diinventarisir dan kami siap supply data itu”, jelas Muhajirin Rabu (29/04) di Gedung Sasana Amal Bhakti Jakarta.

Lanjut Yanis lagi bahwa Ditjen PHU memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang aktif dan berani melaporkan penyelenggara umrah nakal, “Kami minta agar hal positif ini terus dilakukan”, harap Yanis kepada masyarakat.

Dalam kesempatan FGD tersebut, Achmad Gunaryo Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri meminta agar segera meyusun draft PMA tata cara penjatuhan sanksi bagi penyelenggara umrah. “Ini prioritas utama agar tata cara tersebut segera dibuat”, papar Gunaryo.

Rojikin Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenag yang turut hadir menyampaikan pandangannya bahwa sebelum menjatuhkan sanksi harus memiliki bukti-bukti sebagai dasar pemberian sanksi kepada penyelenggara umrah, “Tim sendiri dapat bersifat permanen atau temporer”, usulnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kasubdit Bina Umrah Arfi Hatim, beberapa pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Ditjen PHU dan pegiat hukum Siradjudin yang memberikan apresiasi serta dukungannya kepada aksi nyata Ditjen PHU dalam menghadirkan negara untuk memberikan perlindungan kepada jemaah ibadah umrah.

Tim khusus yang dibentuk melalui Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini nanti akan memberikan rekomendasi sanksi penyelanggara umrah nakal kepada Ditjen PHU.

—————-
Sumber : http://haji.kemenag.go.id/v2/content/tertibkan-penyelenggara-umrah-ditjen-phu-segera-bentuk-tim-khusus